Sekretaris Daerah PPU, H Tohar

BARUSJAM.NetSetiap badan publik memiliki kewajiban untuk membuka akses ke informasi publik tentang badan publik ke komunitas yang lebih luas.

Sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 tentang pembukaan informasi publik, menekankan bahwa salah satu alat penting badan publik dalam melaksanakan administrasi publik negara adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan hukum.

Ini adalah keluhan reporter tentang keberadaan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang kadang-kadang sulit untuk meminta wawancara atau dikonfirmasi.

Sebagai tanggapan, Sekretaris Daerah (Sekda) dari Resimen Penajam Paser Utara (PPU) H Tohar meminta agar semua pejabat Esellon II atau kepala OPD dalam lingkup pemerintahan PPU dapat memberikan penjelasan publik kepada siapa pun atau siapa pun.

"Terutama pegawai negeri, yang bertanggung jawab atas kepala unit kerja dengan direktur teknis yang bekerja di bidangnya, mampu memberikan penjelasan kepada siapa saja yang ingin mendapatkan informasi," bantahnya, Senin (22/6/2020)

Khususnya bagi kru media untuk dapat mengakses lalu lintas informasi terkait kinerja pemerintah, sesuai dengan bidang kegiatan masing-masing lembaga.

"Karena itu hal yang paling menarik tentang melaporkan lalu lintas pada kinerja badan publik," katanya

Ketika ditanya oleh media, yang mengarah ke beberapa OPD, yang kadang-kadang sulit untuk dikonfirmasi atau diwawancarai oleh kru media, sekretaris PPU mengatakan itu terkait dengan persepsi pejabat seolah-olah kru media terkesan untuk menonton. dan juga tidak bisa sepenuhnya memahami ruang lingkup dan kewenangannya sebagai satu kesatuan. implementasi pekerjaan teknis.

"Untuk menjadi badan publik, kita harus memenuhi sejumlah kriteria agar dapat memberikan nuansa keterbukaan badan publik," kata Tohar ketika diwawancarai di kamarnya.

Dia mengatakan bahwa ini juga disebutkan dalam undang-undang dan peraturan tentang pembukaan badan publik, dalam hal pelaporan atau informasi yang harus mencapai ketertiban umum.

Sementara itu, lanjutnya, hanya badan publik yang diizinkan untuk menyelesaikan pembukaan informasi publik yang perlu disebarluaskan, dan ada juga informasi yang ditutup hanya untuk lembaga internal.

"Untuk menanggapi dengan tepat semua ini adalah kunci untuk menguasai tugas dan fungsi utama, serta otoritas sebagai badan publik," pungkasnya (shahidr5).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here